Manajemen Profetik-Komunitarian Khas Nusantara: Meneguhkan Ruh di Tengah Dominasi Paradigma Barat

• Diposting Oleh Achmad Firdausi
• Senin, 16 Februari 2026
• Dilihat 332 Kali

Oleh: Prof. Dr. H. Atiqullah, S.Ag., M.Pd.

(Guru Besar Kepemimpinan Pendidikan Islam & Direktur Pascasarjana UIN Madura)

MANAGEMENT, dalam praktik kelembagaan kita masih merasakan kuatnya paradigma Barat. Lembaga pendidikan, birokrasi, hingga ekonomi masyarakat umumnya mengadabtasi kerangka pikir yang bertumpu pada efisiensi, rasionalisasi, dan capaian target kinerja sebagaimana dirumuskan oleh tokoh-tokoh seperti Frederick Taylor, Max Weber, dan Peter Drucker. Tidak dapat dipungkiri, gagasan mereka memberi kontribusi besar bagi tata kelola organisasi modern.

Namun persoalan muncul ketika paradigma tersebut diterapkan secara seragam dalam konteks masyarakat Indonesia yang komunal, religius, dan berakar kuat pada tradisi. Di dunia pendidikan misalnya, sekolah dan perguruan tinggi kerap diukur melalui akreditasi, peringkat, dan indikator kuantitatif. Guru dan dosen disibukkan laporan administratif, sementara ruang pembentukan karakter dan keteladanan semakin menyempit. Padahal dalam tradisi Islam, tujuan pendidikan bukan sekadar mencetak manusia cerdas, melainkan manusia beradab.

Naquib al-Attas menegaskan bahwa pendidikan Islam berorientasi pada ta’dib, penanaman adab dan kesadaran posisi manusia di hadapan Tuhan. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Abdurrahman Wahid yang menempatkan pendidikan sebagai ruang pemanusiaan dan pembebasan. Pendidikan, menurutnya, harus melahirkan manusia berakal sehat, beretika, dan mampu hidup dalam keberagaman—bukan sekadar memenuhi kebutuhan pasar.

Dalam praktik birokrasi, reformasi yang meniru model rasional-legal sering menghasilkan sistem yang rapi secara prosedural, tetapi kurang menyentuh sisi empati. Pelayanan publik berjalan sesuai aturan, namun belum tentu menghadirkan rasa dimanusiakan. Padahal tradisi kepemimpinan Nusantara bertumpu pada keteladanan, musyawarah, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Melalui gagasan ilmu sosial profetik, Kuntowijoyo menawarkan tiga pilar penting: humanisasi, liberasi, dan transendensi. Tata kelola sosial—termasuk birokrasi—tidak cukup hanya rasional dan efisien, tetapi juga harus memanusiakan serta berorientasi pada nilai ketuhanan. Perspektif ini diperkuat oleh pandangan Nasaruddin Umar yang menekankan pentingnya kepemimpinan moral dan spiritual dalam tata kelola publik. Sistem yang baik tanpa kesadaran etik berisiko kehilangan ruh.

Dalam ekonomi umat, dominasi paradigma pertumbuhan dan profit juga kerap menggeser semangat keadilan distributif. Padahal menurut Ma'ruf Amin, tujuan utama ekonomi syariah adalah maslahah, bukan sekadar keuntungan. Prinsip ini nyata dalam praktik pesantren, di mana pengelolaan pendidikan dan ekonomi bertumpu pada kepercayaan, gotong royong, serta orientasi keberkahan.

Di pesantren, kepemimpinan kiai lahir dari otoritas moral dan spiritual, bukan semata legitimasi administratif. Nilai amanah, siddiq, fathanah, dan tabligh berpadu dengan tradisi musyawarah serta semangat ikhlas dan khidmah. Inilah yang dapat disebut sebagai manajemen profetik-komunitarian khas Nusantara—sebuah model yang menempatkan kemaslahatan dan keberlanjutan moral sebagai orientasi utama.

Tantangan kita bukan menolak Barat, melainkan membangun dialog kritis. Barat dapat menjadi perangkat metodologis, tetapi kearifan Nusantara harus menjadi ruh. Dengan indigenisasi manajemen dan penguatan kepemimpinan profetik, pendidikan dapat kembali menjadi ruang pembentukan adab, birokrasi menjadi pelayanan berkeadilan, dan ekonomi umat menjadi instrumen pemberdayaan sosial. Di situlah manajemen menemukan maknanya: efektif secara teknis, berakar secara kultural, dan bermakna secara spiritual.

Editor: Achmad Firdausi