UIN Madura Jadi Mitra Strategis Ditjen Pesantren dalam Penguatan Riset Kebijakan Kepesantrenan
- Diposting Oleh Achmad Firdausi
- Rabu, 18 November 2026
- Dilihat 51 Kali
Pamekasan | Universitas Islam Negeri (UIN) Madura melalui Pusat Studi Pesantren dan Kemaduraan turut mengambil peran strategis dalam penguatan tata kelola dan pengembangan pendidikan pesantren di Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi dalam forum koordinasi dan kolaborasi riset kebijakan bersama Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia yang berlangsung pada 12–14 November 2026 di Gading Serpong, Tangerang.
Kegiatan tersebut mempertemukan para pengasuh pesantren, pemerhati pendidikan pesantren, forum komunikasi pesantren muadalah, serta pimpinan pusat kajian kepesantrenan dari sejumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Forum ini diarahkan untuk merumuskan penguatan kepengasuhan pesantren sekaligus membangun sinergi riset berbasis kebutuhan kebijakan pemerintah.
UIN Madura diwakili oleh Dr. Syukron Affani, M.S.I., Kepala Pusat Studi Pesantren dan Kemaduraan, bersama perwakilan pusat kajian kepesantrenan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Kudus, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, serta perguruan tinggi lainnya.
Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal Ditjen Pesantren Kemenag RI, Dr. H. Mastuki, M.Ag., menegaskan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi Islam dalam mendukung penyusunan kebijakan berbasis penelitian.
Menurutnya, pusat-pusat kajian kepesantrenan di lingkungan UIN memiliki sumber daya akademik yang memadai untuk melakukan riset kolaboratif, khususnya dalam memetakan perkembangan, kebutuhan, dan tantangan pesantren setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
“Pusat kajian kepesantrenan UIN perlu melakukan penelitian kolaborasi (collaborative research) untuk menggarap lahan dan wilayah kajian kepesantrenan yang sangat kaya. Sesuai mandat UU, lingkup tugas Ditjen Pesantren meliputi tiga ranah: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Di tiga ranah ini ada banyak aspek yang perlu mendapat dukungan hasil-hasil penelitian,” jelas Mastuki.
Ia juga menegaskan bahwa program penguatan kepengasuhan yang dirancang Ditjen Pesantren bukan merupakan bentuk intervensi terhadap kemandirian pesantren, melainkan upaya menyediakan pedoman, model, dan perangkat pendukung yang dapat digunakan sesuai karakteristik masing-masing lembaga.
Salah satu pembahasan penting dalam forum tersebut adalah penyusunan desain penguatan kepengasuhan pesantren, terutama melalui pengembangan Standar Kompetensi Khusus (SKK) bagi musyrif dan musyrifah, yakni pengurus atau pendamping santri yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan kehidupan santri sehari-hari.
KH. Tubagus Masnun Nafis, salah seorang pemantik diskusi, menekankan bahwa pendidikan pesantren tidak hanya berlangsung melalui kegiatan pengajaran atau ta'lim, tetapi juga melalui pendampingan santri selama 24 jam. Karena itu, dibutuhkan sistem kepengasuhan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan.
Dalam praktiknya, musyrif dan musyrifah memiliki peran penting dalam membangun kedisiplinan, mendampingi perkembangan karakter santri, serta menjembatani komunikasi antara pesantren dan wali santri.
Pengembangan standar kompetensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendampingan, menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman, sekaligus memperkuat tata kelola pesantren tanpa menghilangkan kekhasan tradisi dan kemandirian kelembagaannya.
Kepala Pusat Studi Pesantren dan Kemaduraan UIN Madura, Dr. Syukron Affani, M.S.I., menyampaikan bahwa forum tersebut memberikan wawasan penting mengenai arah kebijakan dan perhatian Direktorat Jenderal Pesantren dalam menghadapi dinamika pendidikan pesantren kontemporer.
Menurutnya, pesantren perlu memahami perubahan kesadaran masyarakat yang semakin memperhatikan kualitas tata kelola, sistem pengasuhan, serta perlindungan dan pendampingan peserta didik.
Syukron menekankan bahwa perubahan tersebut perlu dijawab melalui langkah-langkah penguatan kelembagaan yang terencana dan berkelanjutan, bukan sekadar tindakan sesaat ketika muncul persoalan.
“Pesantren perlu merespons perubahan kesadaran masyarakat yang semakin peka terhadap tata kelola dan penyelenggaraan pendidikan. Respons tersebut harus dilakukan secara memadai dan berkelanjutan, bukan sekadar reaksi sesaat terhadap berbagai persoalan yang belakangan menjadi perhatian publik,” jelasnya.
Editor: Achmad Firdausi